GURU HONORER: Demo di Depan Istana

GURU HONORER: Demo di Depan Istana 

Ratusan guru honor DKI Jakarta, berdemo di depan Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara,  Infokuring,Senin (29/4/2013)

Banyak jalan menuju status yang kita inginkan, jangan frustasi, tetaplah semangat serta kobarkanlah jiwa semangat perjuangan demi status yang kita cita-citakan. Bersama-sama kita berjuang untuk menyuarakan rasa keadilan dan kebenaran.

Masalah honorer dan carut marutnya rekrutmen hari ini adalah karena kesalahan pemerintah masa lalu dalam melaksanakan peningkatan status CPNS, sehingga ada yang disebut honorer tercecer. Sementara kita semua tahu bahwa tenaga honorer sama status dan derajatnya dimata hukum dan semuanya mempunyai kesempatan menjadi CPNS. Pasca tahun 2009 sesuai  PP 48 Th. 2005 dan JO PP 43 Th  2007, bahwa dalam amanatnya waktu itu adalah seluruh tenaga honorer cuci gudang atau disapu bersih, ditingkatkan statusnya menjadi CPNS sampai tahun anggaran 2009. Pasca itu semua tenaga honorer dengan status dan kesempatan sama dimata hukum untuk peningkatan status CPNS. Kita mendorong keadilan dan kebenaran terhadap tenaga honorer serta langkah kebijakan yang pemerintah laksanakan dalam peningkatan status CPNS terhadap tenaga honorer, serta mengantisipasi dan meminimalisir kecurangan jangan sampai tenaga honorer dirugikan dengan melalui cara memecah belah terhadap sesama tenaga honorer dengan memunculkan kategori 1 dan kategori 2 (K1&K2) serta non kategori. 

Kita tawarkan kepada pemerintah bahwa seluruh tenaga honorer sama dimata hukum dan mempunyai kesempatan yang sama pula menjadi CPNS. bukan dengan cara pengkategorian (K1, K2 dan non kategori) tetapi harus didorong dengan rasa keadilan melalui masa kerja (TMT) dan umur kritis. Seluruh tenaga honorer di database-kan dan dipublikasikan di dalam website BKN sampai dengan masa kerja (TMT) 2012.

Ini adalah jawaban dari ke khawatiran kita bahwa ketika K1 diangkat menjadi PNS dan K2 dites menjadi CPNS dan sisanya yang tidak lulus menjadi CPNS dianggap tidak berguna dan sia-sia dalam pengabdiannya. Dengan mudahnya mereka diberhentkan atau di PHK  secara sepihak dari tempatnya bekerja. Untuk mengamankan itu semua kami menghimbau kepada pemerintah agar usulan kami bisa direalisasikan agar tenaga honorer merasa aman dan nyaman dalam bekerja demi memenuhi rasa keadilan.

Ini adalah jawaban dari carut marutnya rekrutmen verval untuk peningkatan status menjadi CPNS dalam pengkategorian (K1,K2 dan non kategori) yang mengundang gejolak 

hampir diseluruh kota dan kabupaten serta instansi terkait yang di dalamnya terdapat tenaga honorer bekerja, karena banyak manipulasi di dalamnya dan pemalsuan dokumen tenaga honorer yang akan ditingkatkan statusnya menjadi CPNS. Untuk meminimalisir hal tersebut dan menghilangkan pemalsuan dokumen digunakan cara urutan nominatif masa kerja yang lebih lama terlebih dahulu (TMT) dan usia kritis demi rasa keadilan.

Karena seluruh data ada pada pemerintah daerah pemkab/pemkot, pemprov dan instansi terkait lainnya baik di pusat atau pun  di daerah, maka data tersebut dilebur menjadi satu disetiap instansi tersebut oleh MENPAN RB dan BKN agar menjadi database permanen dan ditingkatkan statusnya menjadi CPNS mulai tahun ini (th. 2013) melalui urutan nominatif  masa kerja (TMT) dan usia kritis. Tidak ada alasan untuk dihambat lagi tahun ini menjadi CPNS tergantung kebutuhan daerah dan instansi terkait tersebut.

Segera pidanakan baik oknum pegawai yang memalsukan dokumen ataupun tenaga honorer yang bersangkutan yang berperan aktif untuk memalsukan data dirinya. 

1. Database-kan HONORER seluruh Indonesia sampai masa kerja (TMT) 31 Desember 2012 di BKN secara TRANSPARAN dan dipublikasikan paling lambat tanggal 30 Mei 2013.
2. Segera tuntaskan HONORER  menjadi CPNS secara bertahap sesuai data base baku BKN yang dipublikasikan diseluruh Indonesia berdasarkan urutan masa kerja (TMT) dan usia kritis tanpa tes.

3. Pengangkatan / penyelesaian HONORER harus dimulai tahun ini (tahun 2013).
4. Blacklist / batalkan CPNS atau tenaga honorer yang terbukti memanipulasi data dan usut tuntas oknum pegawai / pejabat yang terlibat berdasarkan laporan masyarakat.
infokuring:: Senin (29/4/2013).